Peran Oligarki Di Tubuh Negara Demokrasi

Ada juga redistribusi lewat korupsi langsung, hal ini juga dapat masuk ke Pemerintah dan juga masuk ke saku pribadi figur yang mempunyai kekuatan politik di pemerintahan, sistem tersebut biasa dinamakan dengan sistem bagi-bagi di Pemerintahan. 

Sistem bagi-bagi dianggap penting untuk membangun kedekatan antara elit politik diatas. Memang sistem bagi bagi ini sudah di anggap ideologi dan kebudayaan yang ada di Indonesia.

“Ayo bagi dong jangan pelit, anda kan menginginkan tanda tangan saya juga kan?” Kata penguasa pemerintahan Prakteknya kebanyakan seperti itu.

Sistem redistribusi ini baik ketika dari yang super kaya kepada yang super miskin, akan tetapi sistem bagi bagi untuk korupsi terjadi jika dari yang super kaya ke yang powerful (memiliki kekuatan).

Yang powerful di dalam Pemerintahan bisa menentukan nasib para oligark, bisnisnya bisa maju dan tidak, bisa dapat ijin atau tidak, bisa bayar pajak yang banyak atau sedikit.

Yang perlu digaris bawahi adalah didalam sistem itu, uang merupakan alat yang mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan hambatan, yang cukup umum di Indonesia adalah “apa saja bisa di atur”, jika semua pihak mengakuinya maka mereka akan ketawa dan gelengkan kepala.

Akan tetapi tidak semua figur di pemerintahan dan tidak semua oligark yang menyukai sistem redistribusi ini, banyak juga di antara mereka yang sejalan dengan aturan dan kebijakan, meskipun hal tersebut akan menyulitkan kinerjanya.

Kita semua tau bahwa uang adalah produk yang lentur yang bisa di manifestasikan ke dalam demokrasi, seperti jual beli jabatan, produk hukum politik, atau juga menyewa masa untuk menyingkirkan apapun halangan di depanya. Para oligark juga bisa membiayai partai politik, ormas, media masa dan lain lain.