OPINI STORYJATIM.COM - Jika kita berbicara tentang oligarki berarti kita berbicara tentang kekuasaan jadi dalam sistem demokrasi tentunya setiap orang mempunyai hak yang sama, artinya satu orang untuk satu suara.
Demokrasi sebenarnya sistem kesetaraan yang bisa dibilang radikal, menurut Prof. Winters di dalam bukunya mengatakan “one man one vote” yang artinya suara tukang becak sama halnya dengan suara guru besar, dibilik suara pemilihan seharusnya itu sama saja maka secara konseptual adalah radikal, namun dalam peradaban manusia sangat jarang mempunyai sistem seperti ini.
Baca Juga: Mengejutkan.!! Markas Gerwani Ditemukan Di Surabaya, Muncul Di Google Maps
Akan tetapi Demokrasi adalah sistem yang resmi, tetapi disini ada distribusi kekuasaan yang juga deiksis didalam masyarakat dan di dalam politik yang non resmi. Kalau kita memahami oligarki dan kekuasaanya menurut Prof. Winters, kita harus mengakui bahwa semua orang tidak memiliki kekuasaan yang sama, padahal jika hidup didalam demokrasi kita harus memiliki kekuasaan yang sama, ini yang menjadi masalah, karena ada konflik di antara sistem yang tujuannya kualitas tinggi kesetaraan yang didalamnya ada justice, dengan kesetaraan yang tidak berkualitas.
Menarik apa yang di katakan prof winters di met Zoom, oligark adalah segelintir orang yang punya kekuasaan karena memiliki uang yang lentur dan serba guna, uang yang berguna membeli barang dan jasa, tetapi uang juga mempunyai status khusus sebagai sumber daya kekuasaan, formulanya cukup sederhana orang yang memiliki banyak uang sekaligus orang yang mempunyai banyak kekuasaan politik, karena barang dan jasa politik juga ada harganya dan ongkosnya.
Jadi uang merupakan kapasitas untuk mengarahkan politik, dan kapasitas tersebut dapat dipakai di sistem demokrasi maupun di rezim orde baru era Soeharto.
Para oligark merupakan aktor-aktor yang mengontrol konsentrasi kekayaan pribadi secara masif, yang dapat di gunakan untuk dua tujuan yang berhubungan dengan politik, di satu sisi para oligark ingin mengamankan kekayaannya dari redistribusi, disisi lain ingin mempengaruhi sistem pemerintahan untuk kelancaran bisnisnya, dan mempercepat perijinannya.
Baca Juga: Sejarah Kelam Organisasi Wanita GERWANI Pasca G30S PKI, Dari Pergerakan Hingga Pembasmian
Jika pemerintah di kuasai oleh partai, koalisi, orang berpengaruh, pergerakan dan publik figur yang tidak pro bisnis, itu adalah suatu ancaman bagi para oligark.
Sedangkan redistribusi di Indonesia seperti di negara lain bisa melalui sistem pajak yang di mana menurut oligark redistribusi dari saku mereka ke saku lain, sehingga kekayaan para oligark bisa terancam, maka kebanyakan di sembunyikan di negara lain atau wilayah rahasia.