Opini, Storyjatim.com - Tanpa kita sadari, ternyata fondasi peradaban dan eksistensi manusia dibangun di atas satu kata yaitu utang.
Utang itu berubah dalam berbagai bentuk, Misalnya saja, Setiap anak berhutang banyak pada orang tua yang telah mendidik dan membesarkan mereka, Setiap murid berutang ilmu pada guru-guru mereka, Setiap pejabat berhutang janji-janji manis pada rakyat mereka.
Pada tataran itu, utang itu haruslah bersifat sosial, artinya, tidak ada kewajiban bagi para penghutang untuk melunasi utangnya, hanya saja, ada unsur moralitas dan etis dalam utang yang bersifat sosial tadi.
Walaupun tidak ada kewajiban balas jasa, baik dari anak ke orang tua, murid kepada guru, maupun para politisi pada konstituen mereka, namun orang yang bermoral dan memiliki sifat etis akan mengingat hutang itu, lalu berusaha membalas jasa semampunya.
Masalah yang timbul kemudian adalah, bagaimana bila utang itu bersifat ideologis sekaligus politis, bagaimana bila utang dijadikan sarana untuk menekan, memaksa, mengintimidasi, memonopoli atau bahkan menghegemoni sebuah bangsa atau negara.
Apakah bangsa dan negara penghutang itu bisa independen dalam menentukan haluan dan arah kebijakan mereka? Atau jangan-jangan, karena terjerat gurita utang, presiden dan pemimpin suatu negara akan takluk pada si pemberi utang sehingga akan selalu membuat yang menjamin kepentingan si pemberi utang?
Dalam film dokumenter berjudul New Rulers of The World, John Pilger menampilkan data historis mengenai sejarah kelam utang luar negeri kita dan dampaknya pada kemiskinan di indonesia. Pilger mengungkapkan, aliran utang luar negeri indonesia, khususnya dari IMF dan World Bank, masuk setelah kekuasaan soekarno dilumpuhkan.
Soekarno yang nasionalis dan lantang menentang utang lewat slogan “go to hell with your aid” digantikan oleh Jenderal Soeharto yang pro utang dan investasi asing.