Storyjatim.com - Aliansi Mahasiswa Indonesia Penjaga Hukum berikan surat terbuka kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan adanya uji materiil terkait perubahan syarat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang akan di sahkan pada hati senin besok (16/10/2023).
Surat terbuka untuk MK dari Aliansi Mahasiswa Penjaga Hukum tersebut, meminta agar MK tidak melanjutkan permintaan uji matriil, dikarenakan bukan kewenangan dari MK.
Ferdinandus Bria Anggota dari Aliansi Mahasiswa Penjaga Hukum dan Konstitusi mengatakan, jika tetap dikabulkan putusan dari MK terkait persyaratan capres cawapres maka akan melakukan aksi secara besar besaran.
Baca Juga: Ciptakan Lulusan Siap Kerja, SMK Muhammadiyah 6 Rogojampi Gandeng INETMedia Adakan Workshop
"Ini bukan kewenangan dari MK, Karena ini salah satu legal Policy yang seharusnya kewenangan dari DPR RI dan Presiden, berkaitan dengan muatan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Pemilu tidak ada isu Konstitusionalitas dan tidak melanggar Konstitusi, jika tetap dikabulkan besok maka kita akan aksi turun jalan secara besar besaran," Ungkap Ferdi (15/10/2023).
Aliansi Mahasiswa Indonesia Penjaga Hukum mendesak MK untuk menolak atau tidak dapat menerima permohonan perubahan syarat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.
Bahkan pihaknya juga menyebut MK harus bersifat secara profesional dan netral dalam menyikapi permasalahan pemilu agar marwah MK tidak dijadikan alat politik.
"MK adalah Mahkamah Konstitusi bukan Mahkamah Keluarga, mengingat antara Ketua MK, Mas Gibran dan Bapak Presiden Jokowi adalah masih dalam satu keluarga," Tambahnya.
Pihaknya Berharap Para Hakim khususnya Ketua Mahkamah Konstitusi dapat bersikap Menjaga Konstitusi layaknya seorang Negarawan dan tidak mengkhianati sumpah jabatan sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi.
Baca Juga: Asah Digital : Membangun Ketrampilan Digital Pemuda Indonesia
"Kami Aliansi Mahasiswa Indonesia Penjaga Hukum dan Konstitusi berkomitmen menjaga Marwah Mahkamah Konstitusi dari pihak-pihak yang rakus dan haus kekuasaan," Tukasnya.