Asal Usul Gelar Haji dan Biaya Mahal Benarkah Peninggalan Kolonial? Ternyata Ini Tujuanya

photo author
Abdul Konik, Story Jatim
- Minggu, 18 Juni 2023 | 17:15 WIB
asal usul gelar haji dan biaya mahal, benarkah peninggalan Kolonial? (MCH Menag)
asal usul gelar haji dan biaya mahal, benarkah peninggalan Kolonial? (MCH Menag)

Storyjatim.comKisah asal usul pemberian gelar haji pada seseorang yang baru pulang beribadah dari Kota Mekkah tak lepas dari akal akalan pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, agar mudah mengkoordinir dari gerakan yang dapat membahayakan Kolonialisme.

 

Kegiatan haji pertama dari Nusantara sudah ada sejak abad ke-16, umumnya dilakukan oleh para pedagang dan diplomat kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara.

 

Di sisi lain, sejak VOC menginjakan kakinya abad ke-16, perlawanan banyak dikorbankan oleh kaum muslimin, sementara itu, dikawasan Timur Tengah sebagai reaksi terhadap koloniaslisme barat, muncul greakan pan islamisme.

 

Dikutip dari laman @berdikari, Gerakan yang muncul di abad ke 19 ini di pelopori oleh jamaludin Al-Afghani dan Muhammad Abduh, belanda sangat khawatir dengan gagasan pan islamisme menular ke nusantara lewat umat islam yang menunaikan ibadah haji pada masa itu.

 Baca Juga: Disebut Kapitalis Sosialis, Agoes Moesin Dasaad Sosok Donatur Perjuangan Soekarno Yang Kaya Raya

Karena itu, sejak 1825 belanda mulai mengintervensi penyelenggara haji lewat ordonansi haji, ibadah haji mulai dibatasi dengan aturan biaya mahal, puncaknya, pada tahun 1916 belanda menyematkan gelar haji kepada umat muslim yang baru saja pulang dan dinyatakan lolos syarat dan uji.

 

Pada kenyataanya, gelar haji itu hanyalah akal akalan belanda untuk memudahkan mereka mengontrol umat islam yang baru pulang dari mekkah.

 

Maka jika ada perlawanan atau pemberontakan yang muncul dari kelompok yanga ada di daerah maka belanda akan mencari haji haji tersebut, yang sudah sangat mudah untuk di lacak.

 

Intervensi belanda yang mempersulit ibadah haji menuai protes, tidak hanya oleh organisasi islam seperti serekat islam dan muhammadiyah, tetapi juga dari Partai Komunis Indonesia (PKI).

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Abdul Konik

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Presiden Prabowo Evaluasi Seluruh Direksi BUMN

Selasa, 29 April 2025 | 18:46 WIB

Sah, Menhan Lantik Deddy Corbuzier Sebagai Stafsus

Selasa, 11 Februari 2025 | 19:06 WIB
X