Terdapat 1,1 Juta Jiwa, KPU Diminta Ciptakan Pemilu Ramah Bagi Kelompok Disabilitas

Storyjatim.com - Terdapat sebanyak 1,1 juta orang yang masuk dalam kategori kelompok disabilitas yang akan mengikuti pesta demokrasi 14 Februari 2024 mendatang, yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Adanya kelompok disabilitas tersebut KPU diminta pada Pemilu 2024 mendatang dapat menciptakan pemilu ramah bagi kelompok disabilitas.

Inklusifitas dan aksesbilitas untuk disabilitas menjadi isu yang harus disiapkan secara serius oleh KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 nanti.

Baca Juga: Kirab Pemilu 2024 Sampai Dijalur 6, Kabupaten Banyuwangi Jadi Jujugan Pertama Di Pulau Jawa

Deputi V Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengingatkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 jangan sampai ada masyarakat yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya akibat kurangnya fasilitas.

"Untuk kelompok disabilitas jangan sampai ada yang ketinggalan, terlebih sampai tidak terfasilitasi dengan baik, karena akan membuat tingkat partisipasi pemilih jadi rendah," katanya.

Pihaknya menambahkan hak pilih kelompok disabilitas harus terpenuhi, persoalan fasilitas pun menjadi isu yang dibahas dalam Rakor Kesiapan Pemilu 2024 di Surabaya pada 12-13 September 2023.

Pembahasan isu fasilitas untuk disabilitas tersebut berdasarkan studi kasus yang di jabarkan Komisi Nasional Disabilitas, dimana kelompok disabilitas masih menghadapi beberapa hambatan dalam menyumbang hak pilihnya.

Hambatan itu disebutkan yakni soal pendataan, tantangan kondisi geografis, dan kesadaran masyarakat.

Adanya hal itu, Kantor Staf Presiden mendorong KPU segera melakukan upaya untuk memfasilitasi kebutuhan kelompok disabilitas dalam Pemilu 2024 nanti.

“Misalnya, terkait penyediaan template surat suara dengan huruf braille di TPS, lokasi TPS yang harus dapat diakses oleh kursi roda, dan kesiapan petugas di TPS. Pemilu 2024 harus ramah disabilitas,” ujarnya.

Tak hanya itu, Jaleswari juga mengungkapkan dalam Rakor Kesiapan Pemilu 2024 juga membahas terkait isun politik uang serta penanganan ujaran kebencian.

Baca Juga: DPD NasDem Banyuwangi Berikan Edukasi Politik : Peserta Pemilu Adalah Partai Bukan Caleg Secara Personal

Mencegah politik uang dan ujaran kebencian tersebut juga tak kalah penting untuk diterapkan dalam pemilu 2024 mendatang, dikarenakan isu tersebut masih beredar luas di kalangan masyarakat.

Pihaknya juga akan segera melakukan debottlenecking dan langkah-langkah koordinatif lanjutan bersama stakeholder terutama pada kelompok-kelompok pemilih.