Banyaknya Dugaan Korupsi Di Banyuwangi Jadi Sorotan Publik, Direktur Puskaptis : Birokrat yang Sekarat

Banyuwangi, Storyjatim.com - Diduga dalam birokrasi kabupaten Banyuwangi terdapat temuan temuan ketidak wajaran anggaran yang di keluarkan.

Baru baru ini masih hangat dengan adanya penetapan NH salah satu pejabat di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Banyuwangi sebagai tersangka dugaan kasus korupsi anggaran Makanan minuman fiktif.

Hal tersebut menjadi perhatian khusus Direktur Pusat Kajian Kebijakan Strategis (Puskaptis), Muhammad Amrullah,S.H.,M,Hum. Yang mengatakan bahwa birokrasi di Banyuwangi sekarat.

Baca Juga: Apresiasi Penetapan Tersangka Korupsi BKPP, RBB Desak Kejari Lakukan Penahanan

" ya.. Baru baru ini ada penetapan oknum BKPP dengan dugaan kasus korupsi anggaran makan minum fiktif, artinya hal ini menunjukkan ada ketidak beresan di internal Pemkab Banyuwangi," (29/10/2022).

Amrullah juga mengatakan bahwa tak hanya mamirin saja yang diduga fiktif, namun terdapat pos pos lain yang anggaranya sangat besar dan mudah sekali di korupsi.

Pihaknya menyebut jika hal tersebut biasanya terjadi saat tahun politik, karena menurut penilaian Amrullah hal itu dilakukan untuk mengamankan jabatanya agar kedudukan menjadi penguasa tetap bertahan. 

"Puskaptis juga ada pos lain dengan anggaran jumbo di SKPD yang mudah dikorupsi, karena tahun ini adalah tahun politik, baik eksekutif dan legislatif perlu mengamankan jabatan agar mereka tetap jadi birokrat dan penguasa didinas tersebut," sambungnya.

Pihaknya juga meyakini jika semua SKPD di Banyuwangi di periksa dengan teliti tanpa adanya permainan di bawah meja maka tak sedikit oknum yang akan tertangkap, dan Banyuwangi akan menjadi Kabupaten yang terpuruk dalam hal penggunaan anggaran.

Baca Juga: Mau daftar PPPK? Yuk Simak Dulu Besaran Gaji dan Tunjangan PPPK

"Kami menilai jika semua kepala SKPD diperiksa saya yakin semua akan menjadi tersangka, karena kami melihat banyak anggaran yang tidak perlu, akan tetapi dianggarkan sangat besar yaitu mamin PNS dan Tamu 37,5 miliar, ATK 16 miliar, dan perjalanan dinas 64 miliar, belanja narasumber dan moderator 13 miliar, Belanja sewa alat kantor lainya 8 m dan masih banyak lagi," cetus Amrullah.