Sebenarnya, masih Nursyamsi, sejak TPS Desa Karangbendo beroperasi, Pemkab Banyuwangi, terus memberi kompensasi. Salah satunya bantuan paket sembako tiap bulan. Termasuk menempatkan Desa Badean sebagai wilayah jujugan program pembangunan.
“Tapi penutupan ini kan permintaan masyarakat, maka harus kami ayomi dan kami dukung. Jika kedepan masyarakat Desa Badean akhirnya kesulitan mencari tempat pembuangan sampah, ya kita cari solusi bersama,” ungkapnya.
Selama ini, menurut Kades Nursyamsi, sampah rumah tangga dilingkungan masyarakat Desa Badean, dikumpulkan oleh petugas pemungut sampah. Selanjutnya dikirim ke TPS di Desa Karangbendo.
“Kami yakin, jika ada penanganan khusus, TPS Desa Karangbendo, bisa diterima masyarakat kembali. Karena sebelumnya memang tidak ada masalah,” tandasnya.
Anton Al Muqsith, SH, perwakilan massa demonstran berharap Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, bisa segera merespon aspirasi masyarakat Desa Badean. Yang pertama, menutup TPS di Desa Karangbendo. Dan yang kedua, harus ada pengelolaan sampah yang sudah menumpuk dilokasi.
“Agar tidak mencemari lagi,” katanya.
Anton menyebut bahwa keberadaan TPS di Desa Karangbendo, hanya membawa manfaat kurang baik kepada masyarakat Desa Badean. Menurutnya, Pemkab Banyuwangi, pun tidak memberi kompensasi atau program pembangunan apa pun kepada masyarakat Desa Badean, maupun masyarakat terdampak TPS.