"kami ingin secepatnya, karena di kabupaten/kota lain sudah penandatanganan BA kesepakatan," Ungkapnya.
Dari anggaran yang diminta untuk dikurangi yakni dari anggaran APD, hal tersebut di sebutkan bahwa anggaran yang paling masuk akal jika dikurangi.
“Paling masuk akal kita mengurangi anggaran APD. Karena APD mungkin tidak digunakan, meskipun jika kita mengacu pada peraturan KPU itu kita harus tetep mengadakan APD,” ujarnya.
Karena menurut Dwi, pemangkasan anggaran yang paling logis itu APD, dan tidak bisa mengurangi anggaran lain, karena jika mengurangi dari anggaran lain maka akan memicu terganggunya pelaksanaan tahapan.
“Kami tidak akan mengganggu pelaksanaan tahapan, kalau kita mengurangi anggaran yang lain pasti akan mengganggu tahapan,” Ujarnya.
Adapun anggaran yang paling banyak digunakan yakni untuk anggaran honor Ad Hoc dan logistik.
Dwi berharap anggaran dana hibah untuk Pilkada 2024 di Banyuwangi agar segera menemukan kesepakatan seperti di Kabupaten/kota lain.
Artikel Terkait
Kota Santri, Karnaval Kemerdekaan Dinodai Goyang Pargoy Dan Battle Sound, Kapolres Blitar Beri Pesan Menohok
Bukan 21 Detik, Ternyata 3 Menit 46 Detik Video Mantan Bacaleg Nasdem NTT Terlihat Mulus Diburu Warga
Sertifikat Tak Kunjung Usai Selama 3 Tahun, Polemik Ada Tambahan Biaya Rp 70 Ribu, Ketua Panitia : Itu Hoax
Konferda DPD GMNI Jatim Hasilkan Pemimpin Baru Dari Kabupaten Banyuwangi, Ketua Terpilih: Kader Harus Sejati
Warga Di Banyuwangi Temukan Mayat Tak Dikenal, Kondisinya Mengenaskan