Selanjutnya, Statemen tersebut juga diperkuat oleh Khomisa Kurnia Indra Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas menyampaikan, bahwa Penandatanganan Kesepahaman ini dibuat sebagai perwujudan rasa tangungjawab bersama dalam upaya membangun etika dan budaya politik yang sesuai dengan Pancasila, bermartabat dan berintegritas yang sesuai dengan Regulasi yang ada.
"Baik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum , Pemilihan Kepala Daerah maupun wujudan demokrasi lainnya, khususnya bagi pemilih pemula,"ucap Indra.
Peningkatan Pengawasan Partisipatif, pendidikan Politik dan Penguatan Demokrasi bagi warga masyarakat, sebagai upaya mendorong kehidupan demokrasi yang lebih berkwalitas dan berintegritas.
"Nanti Kesepahaman ini mensinergikan kegiatan – kegiatan Bawaslu yakni sosialisasi (Road show) keliling ke sekolah di Banyuwangi, untuk terciptanya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah dimasa mendatang yang lebih berkualitas,"ujar Indra.
Indra menekankan, Dalam kerja-Kerja Demokrasi ini merupakan bagian dari tangungjawab Bawaslu.
"Penandatanganan MoU akan berlanjut, karena untuk mewujudkan itu semua sebagai lembaga Penyelenggara yang ditunjuk oleh Negara Bawaslu jadi tonggak Demokrasi dalam mengawal serta mengawasi. Termasuk melindungi hak pilih Masyarakat,"pungkasnya.
