"Karena program ini kan sampai tahun 2025. Wallahu a'lam, mudah mudahan semoga bisa terealisasi. Aman, tentram. Kadang-kadang beda politik ya beda juga kebijakan, makanya berdoa mudah-mudahan pemimpin yang akan datang, pemimpin yang amanah," terang Mujiono.
Dia menegaskan, untuk tahun 2023 ini masyarakat Desa Kebaman akan menerima peta bidang terlebih dahulu.
"Di 2023, karena di Desa Kebaman ini adalah programnya peta bidang, maka ya kita selesaikan peta bidang terlebih dahulu," tegasnya.
Saat ini, Pemerintah Desa Kebaman dan Panitia PTSL masih melakukan upaya pemilahan data yang sudah masuk. Termasuk memilah yang bermasalah.
"Ada sekitar 2000-an data, yang masuk. Karena dikhawatirkan ganda, maka harus dipilah," kata Mujiono.
Soal apakah biaya pengurusan Rp 150 ribu yang sudah dikeluarkan warga untuk pengurusan PTSL dapat kembali jika tidak terealisasi, BPN menegaskan bahwa bukan wewenangnya.
"Kalau itu bukan kewenangan BPN ya. Tapi diserahkan kepala desa beserta tim seperti apa. Kalau saya, ya saya kembalikan. Tapi tergantung kadesnya bagaimana," ujar Mujiono.
Sementara itu Kepala Desa Kebaman, Alif Burhanudin mengatakan, jika saat ini sudah ada sebanyak 4400 pengajuan berkas PTSL dari masyarakat.
Artikel Terkait
Warga Nelayan Pancer Rayakan Petik Laut Ke 48, Wabup Banyuwangi Beri Pesan Penting Di Tahun Politik
Heboh..!!! Mobil Ambulan Puskesmas Tembokrejo Muncar Banyuwangi Hilang Saat Diparkir
MUI Banyuwangi Haramkan Pawai Ogoh Ogoh, Kades Macan Putih : Jangan Salah Paham Dulu
Merasa Dilecehekan Secara Verbal, Mahasiswi Di Poliwangi Banyuwangi Laporkan Ketua BEM Ke MPM Hingga Ke PPKS
Keren...!! Buah Dari Komitmen Terapkan Pertambangan Ramah Lingkungan, PT BSI Sabet 4 Penghargaan Sekaligus