Penjualan Aset Bangunan KUD Oleh Sri Bhakti Di Kunir Banyuwangi, BPKAD : Penjualan Masuk Kas Negara

BANYUWANGI STORYJATIM.COM - Adanya polemik penolakan penjualan aset berupa bangunan Koperasi Unit Desa ( KUD) di Dusun Kunir Desa Singojuruh Kecamatan Singojuruh Banyuwangi Masyarakat pertanyakan Kejelasan kepemilikan bangunan KUD.

Sebelumnya KUD tersebut di klaim kepemilikannya oleh pengurus KUD Sri Bhakti, sehingga bangunan tersebut bebas dijual ke siapapun dengan alasan guna membayar pajak dan lain lain.

Berdasarkan berita acara pada tanggal 19 Juni 2022bahwa kepengurusan KUD Sri Bhakti sepakat untuk menjual aset bangunan untuk dipergunakan untuk menambah modal kepada anggotanya, bayar pajak, untuk oprasional pengurus, dan konsumsi rapat serta akomodasi anggota.

Baca Juga: Polemik Penjualan Aset KUD Oleh Pihak Sri Bhakti Masih Bergulir, Masyarakat Kunir Banyuwangi Tolak Keras

"Ini sudah deal dengan pengurus, artinya sudah sepakat untuk dijual karena untuk bayar pajak dan lain lain," Kata Ketua KUD Sri Bhakti Kecamatan Singojuruh.

Sedangkan Plt kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah BPKAD Banyuwangi Cahyanto Hendri Wahyudi mengatakan bahwa sebelum menjual dilihat dulu keabsahan kepemilikanya.

"Tinggal dilihat asetnya siapa, KUD itu utamanya waktu era presiden pak harto masih banyak atas nama pribadi, itu yang jadi polemik, jadi dilihat dulu statusnya milik siapa," Jelasnya.

Jika hak kepemilikan tanah lanjut Cahyanto, didapatkan dari hibah masyarakat untuk negara mana itu miliknya negara.

Baca Juga: Mengulik Kisah Menyedihkan Dibalik Lokasi Syuting Rusun Pengabdi Setan 2

"Jika itu hibah tanahnya milik salah satu masyarakat yang dihibahkan untuk negara artinya bangunan tersebut juga milik negara dan penjualannya juga masuk ke negara," Ucap Cahyanto.

Diinformasikan sebelumnya KUD Sri Bhakti menjual aset bangunan KUD yang terletak di Dusun Kunir kepada pemasok barang bekas seharga sekitar Rp 13 juta, namun ketika akan eksekusi mendapat penolakan dari masyarakat.

Karena KUD tersebut belum sepenuhnya rusak dan masih dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, jika ingin membongkar dan menjual bangunan tersebut maka masyarakat meminta untuk diperjelas sertifikasi keabsahan kepemilikan bangunan tersebut.