Banyuwangi, Storyjatim.com - Konflik agraria di Banyuwangi tak kunjung usai, bahkan tak sedikit masyarakat kecil menjadi korban dari pihak pihak tertentu yang ingin menguasai sebuah lahan tanah.
Hal tersebut membutuhkan bantuan campur tangan dari aparatur di Banyuwangi, namun, pemerintah terkesan tak serius dalam menangani konflik agraria yang ada di Banyuwangi.
Hal tersebut dibuktikan adanya konflik agraria yang terjadi di wilayah Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, yang terjadi selama bertahun tahun.
Baca Juga: Diesnatalis Ke-70 GMNI, Alumni Banyuwangi Berikan Pesan Menohok Kepada Kader
Rizka Nanda Aprilita ketua DPC GmnI Banyuwangi, mengatakan bahwa jangan sampai ada pihak aparatur yang bermain-main dalam penyelesaian konflik Pakel.
"Kami berkepentingan agar perilaku "main-main" dari aparatur yang membina konflik agraria di Pakel agar berhenti dalam tempo yang secepat-cepatnya," Katanya.
Bahkan pihaknya menyebut jika konflik yang berlangsung bertahun tahun ini sudah merugikan banyak masyarakat.
"Konflik tersebut sudah berlangsung lama, dan sudah memakan korban, jabatan, harga diri hingga menyebabkan traumatik masyarakat," Imbuh Nona sapaan akrabnya.
Langkah yang akan ditempuh dalam mendampingi masyarakat Pakel, Nona bersama GMNI Banyuwangi akan menemui Bupati Banyuwangi serta Ketua DPRD.
"Kami akan kulonuwun Kepada Bupati dan Ketua DPRD Banyuwangi, serta mengajak segenap aktivis mahasiswa dan komponen kritis lainya agar berkenan bersama kami berkirim surat ke Mabes Polri dan Menteri ATR-BTN, agar turun ke Banyuwangi," Cetusnya.
Memang diketahui bersama GMNI paling getol dalam pendampingan kepentingan masyarakat kecil, terutama pada kaum buruh, petani, nelayan dan lainya yang disebut Kaum Marhaen.
"Konflik agraria di Pakel harus terurai, harus terselesaikan, dan memberi jaminan kehidupan sosial yang aman, nyaman, dan mencerdaskan, Bagi kami, negara harus hadir dan berpihak kepada rakyat kecil, bukan justru melindungi para oligarki," Tukas Nona.