Banyuwangi, Storyjatim.com - Rapat dengar pendapat (hearing) terkait aktivitas pertambangan PT Bumi Suksesindo (PT BSI) di Gunung Tumpangpitu kembali berlangsung panas. Hearing lanjutan yang digelar di Ruang Rapat Khusus DPRD Banyuwangi pada Rabu, 12 November 2025, itu dihadiri gabungan warga dari Kecamatan Pesanggaran dan sejumlah wilayah lain di Banyuwangi.
Mereka datang untuk menyampaikan berbagai keluhan, terutama terkait manfaat yang dirasakan masyarakat sekitar tambang serta persoalan penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) — yang kini berubah nama menjadi Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto, bersama Ketua Komisi IV Patemo, serta anggota dewan dari Fraksi Gerindra, Suwito. Perwakilan dari PT BSI juga hadir untuk memberikan penjelasan.
Baca Juga: Praktik PETI di Pesanggaran Kian Nekat, Hentikan Operasional PT BSI di Petak 78
Warga Keluhkan Manfaat CSR yang Dinilai Belum Merata
Dalam forum tersebut, warga menyoroti minimnya dampak kesejahteraan yang mereka rasakan meski tinggal di wilayah ring satu tambang PT BSI. Mereka juga meminta adanya transparansi terhadap data penerima CSR, sehingga penyaluran PPM benar-benar tepat sasaran.
Pemerintah daerah bersama DPRD Banyuwangi diminta turun tangan menuntaskan persoalan ini, termasuk memastikan bahwa program CSR/PPM dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat sekitar area operasional perusahaan.
DPRD Banyuwangi Tekankan Pentingnya Transparansi CSR PT BSI
Menanggapi aspirasi warga, anggota DPRD Banyuwangi dari Gerindra, Suwito, menegaskan bahwa keberadaan PT BSI harus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Banyuwangi, khususnya warga sekitar lokasi tambang.
Menurutnya, CSR atau PPM merupakan instrumen penting dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pelaksanaan program tersebut tidak boleh asal dilakukan.
“PT BSI harus benar-benar memikirkan warga Banyuwangi yang tinggal di sekitar tambang. Penyaluran CSR harus dilakukan secara terbuka dan tepat sasaran,” tegas Suwito.
Ia menambahkan bahwa DPRD Banyuwangi akan terus mengawasi pelaksanaan CSR PT BSI untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan CSR.
“Kami tidak ingin masyarakat sekitar tambang hanya menjadi penonton. Perusahaan harus hadir untuk menyejahterakan rakyat, bukan menimbulkan kesenjangan sosial,” lanjutnya